Home / Berita & Blog / BLOG PT SSE

Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sampah Ada untuk Diterapkan

01 Mar 2018 - 936
Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sampah Ada untuk Diterapkan

Kehadiran UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditujukan untuk membantu permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan nasional dimana perlu adanya penanganan dari hulu hingga ke hilir. Volume sampah sepanjang tahun 2017 tercatat mencapai 65,8 juta ton dan diperkirakan tahun 2018 mencapai 66,5 juta ton (idntimes).
Dalam UU No 18 Tahun 2008 dijelaskan tentang kepastian hukum, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan pengusaha dalam mengelola sampah. Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan industri, khusus, fasilitas umum dan lainnya. Pada Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 ditegaskan beberapa hal yaitu pemerintah kabupaten/kota mengubah sistem open dumping (menumpuk sampah terus menerus) menjadi sistem yang berawawasan lingkungan (3R). Selanjutnya, kalangan industri dan pengusaha melaksanakan kebijakan EPR (extended producer responsibility) dalam mengelola sampahnya sendiri. Terakhir yaitu kawasan pemukiman, komersial, fasilitas umum dan sebagainya juga melaksanakan pengolahan sampah dengan memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasannya.
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sedang menyiapkan aturan mengenai cukai kantong plastik. Riset menunjukan sampah plastik mengambil bagian yang cukup besar dalam timbunan sampah. Tahun 2013 hingga 2017 jumlah sampah plastik meningkat 3% yaitu pada tahun 2017 sebanyak 17% dan terdapat 49% yang merupakan kantong plastik. Sehingga dari data tersebut, KLHK akan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang cukai kantong plastik pada tahun 2018. Hal ini juga merupakan pengembangan dari PP Nomor 81 Tahun 2012. KLHK akan menyiapkan peta jalan untuk konsep pengelolaan sampah di masing-masing provinsi. Rencananya, target cukai akan dikenakan pada plastik kresek dan juga tingkat industri (greeners.co).
Tentunya dengan serangkaian banyaknya kebijakan pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah seharusnya menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak. Baik bagi tingkat provinsi, kota ataupun desa, semua dapat bergerak jika kita mempunyai keinginan yang sama untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020.